UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa negara perlu mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagai ikhtiar dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara optimal, diperlukan penataan kelembagaan otoritas pengatur dan pengawas di sektor keuangan dan lembaga pengawas pada masing-masing otoritas yang diberi kewenangan oleh undang-undang, serta perbaikan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perlu dilakukan perbaikan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Mengingat:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
2. Ketentuan Pasal 1 pada angka 1 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang:
a. mengalami kesulitan keuangan;
b. membahayakan kelangsungan usahanya; dan
c. tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang:
a. mengalami kesulitan keuangan;
b. membahayakan kelangsungan usahanya; dan
c. tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Ketentuan Pasal 2 pada angka 2 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Berdasarkan undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum.
(3) Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga negara yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(4) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Ketentuan Pasal 4 pada angka 4 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi:
a. menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan;
b. menjamin polis asuransi;
c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
d. melakukan resolusi Bank; dan
e. melakukan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
5. Ketentuan Pasal 5 pada angka 5 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Dalam menjalankan fungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Penjaminan; dan
b. melaksanakan Penjaminan.
(2) Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan
b. melaksanakan program penjaminan polis.
(3) Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
(4) Dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:
a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Bank termasuk uji tuntas pada Bank serta penjajakan kepada Bank atau investor lain; dan
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.
(5) Dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:
a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah termasuk uji tuntas pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah serta penjajakan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau investor lain; dan
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
6. Ketentuan Pasal 6 pada angka 6 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
a. menetapkan dan memungut premi Penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis;
b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Bank pertama kali menjadi peserta dan iuran awal pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah pertama kali menjadi peserta;
c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya;
d. mendapatkan data Simpanan Nasabah Penyimpan, data kesehatan Bank, laporan keuangan Bank, dan laporan hasil pemeriksaan Bank;
e. mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta; data kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan laporan hasil pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
f. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e;
g. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan mengenai pembayaran klaim Penjaminan dan pelaksanaan penjaminan polis;
h. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
i. melakukan penyuluhan kepada Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta masyarakat mengenai Penjaminan dan penjaminan polis;
j. melakukan pemeriksaan Bank baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan;
k. melakukan pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan;
l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan;
m. menunjuk pengelola statuter pada Bank yang menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan;
n. melakukan pengalihan portofolio pertanggungan, pembayaran klaim penjaminan, dan pengembalian premi atau kontribusi yang belum berjalan, pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi;
o. mengalihkan polis asuransi tanpa persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
p. mendukung pengembangan sistem teknologi informasi untuk pelaporan perbankan;
q. memberikan dukungan finansial (financial assistance) terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi; dan
r. mengenakan sanksi administratif.
(2) Terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi;
c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi; dan
d. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi tanpa persetujuan kreditur, pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
7. Di antara angka 6 dan angka 7 dalam Pasal 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:
6a. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta pejabat dan pegawai Lembaga Penjamin Simpanan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini mendapat pelindungan hukum jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Di antara angka 15 dan angka 16 dalam Pasal 7, disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 15a, angka 15b, dan angka 15c sehingga berbunyi sebagai berikut:
15a. Di antara Bab IV dan Bab V, disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IVA
PENANGANAN BANK DALAM RESOLUSI SERTA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DALAM RESOLUSI SEBELUM KEPUTUSAN CARA PENANGANAN
15b. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20A
(1) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan:
a. tindakan pengalihan kepada investor; penyehatan dengan melibatkan pemegang saham, investor, dan/atau kreditur; pengalihan dan/atau penarikan kembali saham milik pemegang saham lama; dan tindakan lainnya selaku RUPS Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi; atau
b. pembayaran klaim penjaminan terhadap klaim polis asuransi sampai diputuskan cara penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, dengan terlebih dahulu menggunakan dana Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sesuai ketentuan program penjaminan polis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
15c. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9. Di antara angka 17 dan angka 18 dalam Pasal 7 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 17a dan angka 17b sehingga berbunyi sebagai berikut:
17a. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22A
(1) Terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
(2) Pemilihan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
a. perkiraan biaya melakukan penyelamatan;
b. perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan; dan
c. faktor lainnya.
(3) Perkiraan biaya melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penambahan modal sampai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.
(4) Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. biaya pembayaran klaim pemegang polis dan peserta yang dijamin;
b. biaya talangan gaji terutang;
c. biaya talangan pesangon pegawai; dan
d. perkiraan penerimaan Lembaga Penjamin Simpanan dari penjualan aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dicabut izin usahanya.
(5) Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. kondisi perekonomian dan industri asuransi;
b. kebutuhan waktu penanganan;
c. ketersediaan investor;
d. efektivitas penanganan; dan/atau
e. kondisi lainnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
17b. Judul Bagian Kedua dalam BAB V, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Penyelamatan Bank Dalam Resolusi Selain Bank Sistemik serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi
10. Di antara angka 18 dan angka 19 dalam Pasal 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 18a sehingga berbunyi sebagai berikut:
18a. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24A
(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) telah terpenuhi.
(2) Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi wajib untuk setiap saat memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
11. Ketentuan Pasal 25 pada angka 19 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
Terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan:
a. Bank selain Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi; dan
b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
12. Ketentuan Pasal 26 pada angka 20 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan:
a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah dan/atau kewajiban Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah;
b. melakukan penyertaan modal sementara;
c. menjual atau mengalihkan aset Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan Nasabah Debitur, pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan/atau kewajiban Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan nasabah kreditur, pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
d. mengalihkan manajemen Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain;
e. melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah lain;
f. melakukan pengalihan kepemilikan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau
g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak Bank yang mengikat Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
13. Di antara angka 20 dan angka 21 dalam Pasal 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 20a sehingga berbunyi sebagai berikut:
20a. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
Seluruh biaya penyelamatan Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah.
14. Ketentuan Pasal 28 pada angka 21 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1) Dalam hal ekuitas Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah bernilai positif pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis atas penetapan Bank selain Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PSP lama mendapatkan bagian dari hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah yang telah diselamatkan sebesar proporsional kepemilikan PSP terhadap ekuitas Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis.
(2) Dalam hal ekuitas Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah bernilai nol atau negatif pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis atas penetapan Bank selain Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PSP lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah setelah penyelamatan.
15. Ketentuan Pasal 29 pada angka 22 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Penggunaan hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan urutan:
a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
b. pengembalian kepada PSP lama sebesar proporsional kepemilikan PSP lama terhadap ekuitas Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis atas penetapan Bank selain Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Dalam hal setelah penggunaan hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, sisa hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah dibagi secara proporsional kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan PSP lama sesuai dengan perbandingan pengembalian seluruh biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengembalian kepada PSP lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
16. Ketentuan Pasal 30 pada angka 23 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1) Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual seluruh saham yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan PSP lama Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk menyelamatkan Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
(2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal.
(3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan menjual saham Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
17. Di antara angka 23 dan angka 24 dalam Pasal 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a sehingga berbunyi sebagai berikut:
23a. Judul Bagian Ketiga dalam BAB V, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Bank Dalam Resolusi Selain Bank Sistemik serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang Tidak Diselamatkan
18. Ketentuan Pasal 31 pada angka 24 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan atau tidak melanjutkan proses penyelamatan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan nasabah kepada:
a. Nasabah Penyimpan Bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; atau
b. pemegang polis, tertanggung, atau peserta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan ketentuan program penjaminan polis.
19. Ketentuan Pasal 63 pada angka 37 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 63
(1) Organ Lembaga Penjamin Simpanan berupa Dewan Komisioner.
(2) Dewan Komisioner merupakan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan.
(3) Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner.
(4) Dewan Komisioner melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(5) Pembagian dan/atau perubahan pembidangan, tugas, tata tertib, dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner setelah dikonsultasikan dengan DPR.
(6) Dewan Komisioner berwenang mewakili Lembaga Penjamin Simpanan di dalam dan di luar pengadilan.
(7) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada anggota Dewan Komisioner dan/atau pejabat Lembaga Penjamin Simpanan untuk mewakili Lembaga Penjamin Simpanan yang khusus dikuasakan untuk itu.
(8) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan atau tanpa hak substitusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.
20. Ketentuan Pasal 65 pada angka 39 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65
(1) Anggota Dewan Komisioner berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
c. 1 (satu) orang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Indonesia; dan
d. 4 (empat) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota;
b. Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota;
c. anggota Dewan Komisioner yang membidangi program Penjaminan dan resolusi Bank; dan
d. anggota Dewan Komisioner yang membidangi program penjaminan polis.
(3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.
(4) Untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan kepada DPR paling sedikit 2 (dua) calon.
(5) Dalam rangka pengajuan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(6) Susunan keanggotaan dan tata cara pelaksanaan seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
(7) Ketentuan mengenai pemilihan calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan Presiden oleh DPR melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
(8) Presiden mengangkat dan menetapkan:
a. anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
b. calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisioner terpilih dari DPR.
21. Ketentuan Pasal 67 pada angka 42 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 67
Calon anggota Dewan Komisioner harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
c. cakap melakukan perbuatan hukum;
d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
e. sehat jasmani;
f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
i. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung pada saat ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner;
j. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan; dan
k. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Ketentuan Pasal 69 pada angka 43 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69
(1) Anggota Dewan Komisioner hanya dapat diberhentikan oleh Presiden apabila:
a. berhalangan tetap;
b. masa jabatannya berakhir;
c. mengundurkan diri;
d. tidak hadir dalam rapat Dewan Komisioner sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan;
e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
f. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Komisioner yang lain, dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;
g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67; atau
h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, atau anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(4) Pemberhentian anggota Dewan Komisioner dan pengusulan anggota yang baru harus dilakukan sedemikian rupa hingga jumlah anggota Dewan Komisioner paling sedikit 4 (empat) orang.
(5) Dalam hal anggota Dewan Komisioner diberhentikan, anggota Dewan Komisioner penggantinya harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.
(6) Masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
a. sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang digantikannya; atau
b. 5 (lima) tahun.
23. Ketentuan Pasal 71 pada angka 45 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71
(1) Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dengan agenda yang memuat:
a. menetapkan kebijakan Penjaminan dan penjaminan polis berdasarkan Undang-Undang ini;
b. menetapkan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
c. menetapkan kebijakan resolusi Bank dan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
d. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta pelaksanaan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan;
e. menerima dan mengevaluasi hal lain yang dilaporkan anggota Dewan Komisioner; dan
f. hal lain yang berhubungan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner.
(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisioner dapat menunjuk Wakil Ketua atau anggota Dewan Komisioner lainnya untuk memimpin rapat.
(4) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk Wakil Ketua atau anggota Dewan Komisioner untuk memimpin rapat, anggota Dewan Komisioner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu di antara mereka untuk memimpin rapat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.
24. Di antara angka 47 dan angka 48 dalam Pasal 7, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 47a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
47a. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 74
(1) Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Dewan Komisioner membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisioner.
(4) Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, prosedur operasional Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.
25. Ketentuan Pasal 86 pada angka 57 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86
(1) Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional; dan
b. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(3) Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, Dewan Komisioner melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
(4) Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
(5) Penyampaian kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
(6) DPR memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.
(7) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:
a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
b. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, ditetapkan oleh Dewan Komisioner.
(8) Dalam hal DPR tidak menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pengeluaran paling banyak sebesar angka rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional pada tahun anggaran sebelumnya.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.
26. Di antara angka 57 dan angka 58 dalam Pasal 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 57a dan angka 57b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
57a. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86A
(1) Anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan.
(2) Standar yang wajar di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perlakuan khusus terhadap standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi.
(3) Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
57b. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 87
(1) Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) kepada Presiden dan DPR.
(2) Dewan Komisioner menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) kepada Presiden dan DPR.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berimplikasi pada perubahan berupa penambahan terhadap pagu rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional tahun berjalan, perubahan tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR.
(4) Ketentuan mengenai ruang lingkup perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran tahun berjalan dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
27. Di antara angka 61 dan angka 62 dalam Pasal 7 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 61a dan angka 61b sehingga berbunyi sebagai berikut:
61a. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bah, yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIA
TUGAS LAIN
61b. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 90A
(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif.
(2) Ketentuan mengenai program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelolanya diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
28. Ketentuan Pasal 95A pada angka 65 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 95A
Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau Pasal 24A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
29. Ketentuan Pasal 6 pada angka 4 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya;
e. kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis;
f. kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
g. kegiatan pengelolaan dana publik lainnya;
h. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
i. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.
(3) Pengaturan dan pengawasan kegiatan pengelolaan dana publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR.
30. Ketentuan Pasal 88 pada angka 5 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8B
Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana pelindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pedagang aset kripto, bursa aset kripto, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, pengelola tempat penyimpanan aset kripto secara terpusat, penerbit aset kripto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor ITSK serta aset keuangan digital termasuk aset kripto, pedagang aset keuangan digital selain aset kripto, bursa aset keuangan digital selain aset kripto, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset keuangan digital selain aset kripto, pengelola tempat penyimpanan aset keuangan digital selain aset kripto secara terpusat, penerbit aset keuangan digital selain aset kripto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor ITSK serta aset keuangan digital termasuk aset kripto, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.
31. Di antara angka 5 dan angka 6 dalam Pasal 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga berbunyi sebagai berikut:
5a. Di antara Pasal 8B dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8C
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan pengaturan dan kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan kegiatan industri jasa keuangan yang dapat berimplikasi langsung terhadap risiko maupun manfaat yang dapat diterima oleh nasabah dan/atau masyarakat, berimplikasi pada tingkat risiko industri jasa keuangan, atau berimplikasi pada Stabilitas Sistem Keuangan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi industri jasa keuangan, Nasabah dan/atau masyarakat yang terdampak, menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, serta memastikan terlaksananya prinsip Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(3) Ketentuan mengenai kewenangan penetapan dan pengaturan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR yang menghasilkan rekomendasi.
32. Ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner.
(2) Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner.
(3) Dewan Komisioner beranggotakan 11 (sebelas) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(4) Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. seorang Ketua sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;
f. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
g. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;
h. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
i. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merangkap anggota;
j. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
k. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
(5) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam dan/atau dari luar Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Ketua Dewan Komisioner memimpin pelaksanaan koordinasi pengawasan terintegrasi di sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i.
(7) Pembagian dan/atau perubahan pembidangan dan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisioner.
(8) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui pengajuan dari Dewan Komisioner kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
(9) Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf i memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
(10) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.
(11) Ketua Dewan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a membentuk unit audit internal yang bertugas melakukan audit atas pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan serta menyusun standar audit dan manajemen risiko Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk laporan audit internal.
(12) Laporan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan manajemen Otoritas Jasa Keuangan.
33. Di antara angka 7 dan angka 8 dalam Pasal 8 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c, dan angka 7d sehingga berbunyi sebagai berikut:
7a. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.
(2) Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner untuk diusulkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden:
a. paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisioner; atau
b. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisioner karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan/atau huruf k.
(3) Susunan keanggotaan dan tata cara pelaksanaan seleksi oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
7b. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
DPR memilih calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan Presiden melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
7c. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia.
(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan.
7d. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.
(3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
34. Ketentuan Pasal 17 pada angka 9 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. dihapus;
d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j;
g. tidak lagi menjadi pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k;
h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;
i. melanggar kode etik;
j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
k. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.
35. Di antara angka 9 dan angka 10 dalam Pasal 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b sehingga berbunyi sebagai berikut:
9a. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Dalam hal anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i, diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j, dilaksanakan penggantian anggota Dewan Komisioner antarwaktu sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisioner sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Anggota Dewan Komisioner pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisioner yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang digantikan; atau
b. untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(3) Penggantian anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
9b. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21A
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini mendapat pelindungan hukum jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
36. Ketentuan Pasal 25 pada angka 11 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Ketua Dewan Komisioner berwenang mewakili Otoritas Jasa Keuangan di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Ketua Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisioner lain, dan/atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan yang khusus dikuasakan untuk itu.
(3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan atau tanpa hak substitusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.
37. Ketentuan Pasal 35 pada angka 13 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1) Anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
(2) Anggaran dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan.
(3) Standar yang wajar di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perlakuan khusus terhadap standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi.
(4) Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
38. Di antara angka 13 dan angka 14 dalam Pasal 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a sehingga berbunyi sebagai berikut:
13a. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(1) Untuk penetapan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu meminta persetujuan DPR.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerlukan perubahan anggaran yang mengakibatkan penambahan anggaran pada tahun berjalan, perubahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR.
(3) Dalam hal rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan DPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengeluaran paling banyak sebesar anggaran tahun sebelumnya.
39. Ketentuan Pasal 37 pada angka 15 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
(1) Terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai pungutan.
(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini wajib membayar pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan objek pajak penghasilan.
(4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan:
a. hasil pungutan dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan untuk meningkatkan kualitas layanan; dan
b. dalam hal terdapat hasil pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran maka dapat digunakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun anggaran berikutnya.
(5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 1 Januari tahun berjalan.
(6) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan periode pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan dan tata kelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
40. Di antara angka 16 dan angka 17 dalam Pasal 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a sehingga berbunyi sebagai berikut:
16a. Di antara Pasal 37A dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37B
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengelolaan kekayaan Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya.
(2) Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.
41 Di antara angka 19 dan angka 20 dalam Pasal 8 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 19a, angka 19b, angka 19c, dan angka 19d sehingga berbunyi sebagai berikut:
19a. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41
(1) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan Bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
19b. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42
Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan.
19c. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XA
TUGAS LAIN
19d. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47A
(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif.
(2) Ketentuan mengenai program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelolanya diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
42. Ketentuan Pasal 48B pada angka 20 dalam Pasal 8 dihapus.
43. Ketentuan Pasal 49 pada angka 21 dalam Pasal 8 dihapus.
44. Di antara angka 21 dan angka 22 dalam Pasal 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 21a dan angka 21b yang berbunyi sebagai berikut:
21a. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
21b. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 7 pada angka 2 dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Bank Indonesia bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(2) Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
46. Di antara angka 24 dan angka 25 dalam Pasal 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 24a sehingga berbunyi sebagai berikut:
24a. Di antara Pasal 35D dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35E
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, serta pejabat dan pegawai Bank Indonesia dalam pelaksanaan Undang-Undang ini mendapat pelindungan hukum jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Di antara angka 25 dan angka 26 dalam Pasal 9, disisipkan 1 (satu) angka yakni 25a sehingga berbunyi sebagai berikut:
25a. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.
(3) Gubernur dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada satu atau lebih anggota Dewan Gubernur lain, dan/atau pejabat Bank Indonesia untuk mewakili Bank Indonesia yang khusus dikuasakan untuk itu.
(4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan atau tanpa hak substitusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Di antara angka 27 dan angka 28 dalam Pasal 9 disisipkan 1 angka, yakni angka 27a sehingga berbunyi sebagai berikut:
27a. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43
(1) Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:
a. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh 1 (satu) orang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara; dan
b. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipiel dan strategis.
(2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri minimal oleh lebih dari setengah anggota Dewan Gubernur.
(3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
(4) Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau minimal 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.
(5) Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
(6) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
49. Di antara angka 28 dan angka 29 dalam Pasal 9 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 28a, angka 28b, angka 28c, dan angka 28d sehingga berbunyi sebagai berikut:
28a. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48
(1) Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan:
a. mengundurkan diri;
b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
c. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur;
e. berhalangan tetap; atau
f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berhak didengar keterangannya.
(3) Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
28b. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk:
a. sisa masa jabatan yang digantikannya; atau
b. 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.
(3) Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.
28c. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IXA
TUGAS LAIN
28d. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57A
(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif.
(2) Ketentuan mengenai program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelolanya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
50. Ketentuan Pasal 60 pada angka 32 dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60
(1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
(2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia.
(3) Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. anggaran untuk kegiatan operasional; dan
b. anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial.
(4) Anggaran untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
(5) Proses persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.
(6) Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerlukan perubahan anggaran yang mengakibatkan penambahan anggaran, perubahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR.
(7) Ketentuan mengenai ruang lingkup perubahan anggaran tahun berjalan dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
(8) Anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilaporkan secara khusus kepada DPR.
51. Di antara angka 32 dan angka 33 dalam Pasal 9 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 32a sehingga berbunyi sebagai berikut:
32a. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60A
(1) Anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan.
(2) Standar yang wajar di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perlakuan khusus terhadap standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi.
(3) Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
52. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima A
Penilaian dan Evaluasi Kinerja DPR terhadap Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia
53. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A
(1) Berdasarkan laporan kinerja kelembagaan, DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap:
a. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 pada angka 58 dalam Pasal 7;
b. Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada angka 17 dalam Pasal 8; dan
c. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 pada angka 29 dalam Pasal 9.
(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan dan disampaikan kepada pimpinan DPR dalam bentuk rekomendasi.
(3) Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemerintah, untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat.
54. Ketentuan Pasal 1 pada angka 1 dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
55. Ketentuan Pasal 7 pada angka 3 dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank Umum dapat:
a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
c. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun;
d. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan/atau
e. melakukan kegiatan usaha layanan Jasa keuangan lainnya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.
(2) Kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
(4) Kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan secara bertahap.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penahapan kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan DPR.
56. Di antara angka 23 dan angka 24 dalam Pasal 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a sehingga berbunyi sebagai berikut:
23a. Di antara Pasal 28A dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28B
(1) Dalam rangka penguatan struktur, daya saing, dan ketahanan Perbankan nasional, Otoritas Jasa Keuangan menyusun peta jalan konsolidasi Bank Umum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.
57. Ketentuan Pasal 37D pada angka 35 dalam Pasal 14 dihapus.
58. Ketentuan Pasal 1 pada angka 1 dalam Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
59. Di antara angka 10 dan angka 11 dalam Pasal 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a sehingga berbunyi sebagai berikut:
10a. Di antara Pasal 17A dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17B
(1) Dalam rangka penguatan struktur, daya saing, dan ketahanan Perbankan nasional, Otoritas Jasa Keuangan menyusun peta jalan konsolidasi Bank Umum Syariah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah.
60. Ketentuan Pasal 20 pada angka 12 dalam Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
e. bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun;
f. melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Uang;
i. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal;
j. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
k. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
l. melakukan kegiatan usaha layanan Jasa keuangan lainnya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.
(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Uang;
f. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
g. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha UUS lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
(5) Kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan secara bertahap.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penahapan kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan DPR.
61. Di antara angka 15 dan angka 16 dalam Pasal 15 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 15a dan angka 15b sehingga berbunyi sebagai berikut:
15a. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu A
Produk Investasi Perbankan Syariah
15b. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22A
(1) Hasil penyelesaian aset yang digunakan sebagai dasar produk Investasi Perbankan Syariah, hanya dapat dibagikan atau dikembalikan kepada Nasabah Investor.
(2) Dalam hal Nasabah Investor mengalami kepailitan atau kegagalan, aset yang digunakan sebagai dasar produk Investasi Perbankan Syariah diperhitungkan dalam aset yang dipailitkan atau dilikuidasi.
62. Ketentuan Pasal 67A pada angka 55 dalam Pasal 15 dihapus.
63. Di antara angka 3 dan angka 4 dalam Pasal 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut:
3a. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Bursa Efek merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.
(2) Pendiri Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Anggota Bursa Efek.
(3) Pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek.
(4) Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
64. Pasal 8A pada angka 4 dalam Pasal 22 dihapus.
65. Di antara angka 4 dan angka 5 dalam Pasal 22 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:
4a. Di antara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8B
(1) Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.
(2) Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.
66. Ketentuan Pasal 100A pada angka 40 dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 100A
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Dalam menetapkan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan:
a. nilai transaksi dari tindak pidana atau dampak tindak pidana;
b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan; dan
d. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat.
(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana.
67. Di antara angka 40 dan angka 41 dalam Pasal 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 40a sehingga berbunyi:
40a. Di antara Pasal 100D dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 100E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 100E
(1) Penetapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
a. mengembalikan keuntungan yang diperoleh;
b. mengembalikan kerugian yang dapat dihindari secara tidak sah; dan
c. membayar ganti rugi kepada korban.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan untuk tidak menetapkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melimpahkan perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Setelah pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah melimpahkan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana.
68. Ketentuan Pasal 101 pada angka 41 dalam Pasal 22 dihapus.
69. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kelima pada Bab V, disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf IA sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf IA
Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan
70. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39A
(1) Dalam memastikan penyelesaian transaksi di pasar keuangan, pelaku transaksi di pasar keuangan melakukan:
a. penyerahan margin awal sebagai jaminan; dan/atau
b. transfer margin.
(2) Transfer margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengalihan hak milik atas margin yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban yang timbul dari perubahan atas nilai transaksi sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian.
(3) Transfer margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan paling sedikit:
a. pengalihan hak milik atas margin dari pemberi margin kepada penerima margin;
b. pemberi margin memiliki hak untuk menerima pengembalian margin yang setara dari penerima margin setelah tidak terdapat kewajiban terhadap transaksi; dan
c. penerima margin memiliki hak untuk menggunakan, mengalihkan, menjaminkan, dan/atau melakukan tindakan hukum lain terhadap margin yang dialihkan sesuai perjanjian.
(4) Transfer margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian transfer margin yang pelaksanaannya tunduk pada Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
(5) Dalam hal terjadi kepailitan dan/atau likuidasi maka penyerahan margin awal sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau transfer margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diserahkan dan/atau diterima dalam transaksi di pasar keuangan berdasarkan perjanjian tidak termasuk dalam:
a. harta pailit; dan
b. bagian dari harta kekayaan dalam likuidasi, dari pihak yang mengalami wanprestasi sepanjang dilakukan sesuai dengan praktik pasar yang berlaku.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan margin awal sebagai jaminan dan transfer margin dalam pelaksanaan transaksi di pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
71. Setelah Bagian Ketujuh pada Bab V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedelapan
Instrumen Keuangan Khusus
72. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50A
(1) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai badan usaha milik negara dapat menerbitkan surat utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
(2) Surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat utang; dan
b. surat utang khusus termasuk patriot bond dan merah putih bond.
(3) Penerbitan surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan, dan pengendalian risiko, yang dikelola memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sahih.
(4) Setiap pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh investor merupakan transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.
(5) Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata.
(6) Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer.
(8) Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memindahtangankan dan menjaminkan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(9) Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.
73. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor perasuransian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); dan
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721).
74. Di antara angka 8 dan angka 9 dalam Pasal 52 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a sehingga berbunyi sebagai berikut:
8a. Ketentuan Pasal 20 diubah sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.
(3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.
(4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah peserta program penjaminan polis ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam resolusi dan tidak diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mencairkan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk digunakan dalam resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dimaksud.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
75. Ketentuan Pasal 53 pada angka 19 dalam Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
(2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.
76. Ketentuan Pasal 72A pada angka 23 dalam Pasal 52 dihapus.
77. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52A
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Setiap orang yang menjadi korban meninggal dunia, luka-luka, dan/atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh dan/atau melibatkan alat angkutan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau ahli warisnya, diberikan ganti kerugian yang bersumber dari Dana sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah.
78. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 79
(1) Berdasarkan Undang-Undang ini diselenggarakan program penjaminan polis.
(2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari kegagalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam memenuhi kewajibannya akibat mengalami kesulitan keuangan.
(3) Program penjaminan polis dapat menggunakan Prinsip Syariah.
79. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi peserta program penjaminan polis wajib:
a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
surat pernyataan dari masing-masing Pengendali dan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, yang memuat:
a) komitmen dan kesediaan masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pengendali atau yang setara dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan;
b) kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
c) kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
b. membayar iuran awal kepesertaan;
c. membayar iuran berkala penjaminan;
d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
e. menyampaikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan polis;
f. menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
g. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan program penjaminan polis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
80. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83
(1) Program penjaminan polis hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu.
(2) Program asuransi sosial dan program asuransi wajib dikecualikan dari program penjaminan polis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lini usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian program asuransi sosial dan program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
81. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 84
(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan atau tidak melanjutkan proses penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan:
a. pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara;
b. pembayaran atas selisih kurang antara nilai aset dan/atau kewajiban yang dialihkan sebagai akibat dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. pembayaran klaim penjaminan terhadap klaim polis asuransi;
d. pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
e. pengelolaan kontrak polis asuransi dan penghentian penerbitan polis asuransi baru.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
82. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 90
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan setiap penetapan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam pengawasan normal;
b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan; dan
c. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
(3) Pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melakukan kewenangan berupa:
a. memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain;
b. memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain;
c. membatasi kegiatan usaha tertentu Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau
d. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan.
(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan:
a. uji tuntas untuk mengetahui kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah secara keseluruhan;
b. penjajakan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau
c. penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(5) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan untuk:
a. menjaga kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah secara materiel; dan
b. mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(7) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan langkah persiapan pelaksanaan program penjaminan polis.
(8) Dalam melakukan langkah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan data dan informasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(10) Mekanisme pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jenis, bentuk, dan tata cara pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
83. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 90A, Pasal 90B, Pasal 90C, Pasal 90D, Pasal 90E, dan Pasal 90F sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 90A
(1) Dalam hal berdasarkan:
a. pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
b. hasil penilaian kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dari basil koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, ditemukan potensi permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bersama.
(2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif dan/atau penanganan permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
Pasal 90B
(1) Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan;
b. mengalihkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi tanpa persetujuan pemegang polis, tertanggung, peserta, kreditur, debitur, dan/atau pihak lain;
c. melakukan pembayaran kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan; dan
d. melakukan wewenang lain.
(2) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
Pasal 90C
(1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima dan/atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani.
(2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
(3) Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima dan/atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.
(5) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 90D
(1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan menjalankan aktivitas usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Dalam pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
(4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
b. modal disetor sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; dan
c. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian perseroan terbatas.
(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. susunan organisasi; dan
b. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
(6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara melakukan kegiatan usaha dan sebelum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sementara bagi calon anggota dewan komisaris dan calon direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, yang diberi wewenang penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tindakan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.
(8) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang berbeda terkait kewajiban permodalan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara untuk jangka waktu tertentu.
(9) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
Pasal 90E
(1) Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau pihak lain atau mengalihkan sejumlah aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah fungsi utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara berjalan dan/atau terdapat investor.
(3) Penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.
(4) Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90D ayat (9) dikonversi menjadi penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
(5) Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90D ayat (9) menjadi biaya penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(6) Pihak yang membeli saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara harus melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban permodalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi utama dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara telah berjalan dan/atau terdapat investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
Pasal 90F
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima, yang merupakan emiten atau perusahaan publik, dan diperintahkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk:
a. melakukan penambahan modal disetor; dan/atau
b. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:
(2) Tindakan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pengendali baru dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dimaksud, tidak wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran tender wajib.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi pihak lain yang diperintahkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan pengambilalihan pengendalian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
(4) Dalam penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik, kustodian wajib melaksanakan perintah Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengeluarkan efek dan/atau dana yang tercatat pada rekening efek meskipun tidak terdapat perintah tertulis dari pemegang rekening efek atau pihak yang diberi wewenang oleh pemegang rekening efek untuk bertindak atas namanya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah Lembaga Penjamin Simpanan kepada kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan
84. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 91
(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan atau tidak melanjutkan proses penyelamatan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta pencabutan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
85. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 91A
Ketentuan mengenai perpajakan penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
86. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 93
Terhitung sejak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi oleh Otoritas Jasa Keuangan, seluruh hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
87. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 98
(1) Pembayaran kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada para kreditur dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;\
c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
d. pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan Lembaga Penjamin Simpanan termasuk biaya yang dibayarkan dalam rangka pengalihan seluruh dan/atau sebagian aset dan kewajiban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dan biaya pengembalian hak kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
e. kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan atas dukungan finansial (financial assistance) yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi;
f. pajak yang terutang;
g. bagian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak dibayarkan penjaminannya dan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak dijamin; dan
h. hak dari kreditur lainnya.
(2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
(3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4) Dalam hal seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama.
(5) Dalam hal seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah terhadap pihak lain, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama yang terbukti menyebabkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dicabut izin usahanya.
88. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 101A, Pasal 101B, dan Pasal 101C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 101A
Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 101B
(1) Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101A, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
(3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
(4) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
(6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.
(8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan, harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(9) Isi putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.
Pasal 101C
(1) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101B ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan.
(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
(4) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
(5) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
(6) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak memori kasasi diterima oleh panitera.
(7) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
(8) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak memori kasasi disampaikan kepada termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9) Sidang pemeriksaan dan putusan atas permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi.
(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.
(13) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 103
(1) Seluruh dana yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan program penjaminan polis merupakan biaya penanganan penjaminan polis bagi Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Dalam hal terdapat selisih kurang antara biaya penanganan penjaminan polis dan dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan, selisih kurang tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara.
(3) Dalam hal terdapat selisih lebih antara dana atau biaya yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penambah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.
90. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIA
BURSA MINERAL DAN KOMODITAS STRATEGIS
91. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 132A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 132A
(1) Bursa mineral dan komoditas strategis merupakan suatu sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi, yang menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis termasuk derivatifnya, yang didukung oleh ekosistem pendanaan, instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan guna memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.
(2) Bursa mineral dan komoditas strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bursa mineral dan komoditas strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan DPR.
(4) Ketentuan mengenai bursa mineral dan komoditas strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
a. penahapan pelaksanaan kegiatan;
b. tata kelola;
c. manajemen risiko;
d. prinsip kehati-hatian; dan
e. sanksi administratif.
92. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 213
(1) Ruang lingkup ITSK meliputi:
a. sistem pembayaran;
b. penyelesaian transaksi surat berharga;
c. penghimpunan modal;
d. pengelolaan investasi;
e. pengelolaan risiko;
f. penghimpunan dan/atau penyaluran dana;
g. pendukung pasar;
h. aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan
i. aktivitas jasa keuangan digital lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h diatur dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
93. Ketentuan Pasal 215 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 215
(1) Pihak yang menyelenggarakan ITSK terdiri atas:
a. LJK;
b. LJK Aset Kripto;
c. LJK AKD selain Aset Kripto; dan/atau
d. pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggara ITSK berbentuk:
a. badan hukum perseroan terbatas; atau
b. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:
a. tata kelola;
b. manajemen risiko;
c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
d. Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan
e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
94. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 220
(1) Setiap penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan kepesertaan dalam asosiasi penyelenggara ITSK yang disetujui dan diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuaI dengan kewenangan masing-masing.
(2) Dalam menjalankan pengaturan bagi anggotanya, asosiasi penyelenggara ITSK harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Asosiasi penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap setiap penyelenggara ITSK yang terdaftar sebagai anggota asosiasi sejalan dengan fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh otoritas sektor keuangan.
(4) Pengaturan terkait koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan asosiasi penyelenggara ITSK diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
95. Di antara Pasal 221 dan Pasal 222 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 221A, Pasal 221B, Pasal 221C, Pasal 221D, Pasal 221E, dan Pasal 221F sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 221A
(1) LJK Aset Kripto terdiri atas:
a. pedagang aset kripto;
b. bursa aset kripto;
c. lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto;
d. pengelola tempat penyimpanan aset kripto secara terpusat; dan
e. pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai LJK Aset Kripto.
(2) LJK Aset Kripto dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha sesuai dengan lingkup usahanya dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pedagang aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerima konsumen aset kripto dalam bentuk orang perseorangan dan/atau non-orang perseorangan.
(4) Bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan paling sedikit oleh 11 (sebelas) perseroan terbatas.
(5) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mayoritas harus merupakan pedagang aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah mendapatkan izin paling singkat 3 (tiga) tahun dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum izin bursa aset kripto dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Kepemilikan saham bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh setiap pemegang saham paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor.
(7) Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham.
(8) Seluruh aktivitas terkait aset kripto, termasuk aset kripto yang dilakukan dompet digital aset kripto, wajib ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(9) Lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan minimal:
a. memiliki sistem untuk mengimplementasikan penerapan identitas tunggal untuk para konsumen aset kripto; dan
b. memiliki rekening terpisah yang akan dipergunakan untuk penempatan seluruh dana konsumen sehubungan dengan perdagangan aset kripto.
(10) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap pihak utama dari LJK Aset Kripto.
(11) LJK Aset Kripto bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, yang dilakukan oleh Pengendali, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pegawai, pihak yang memiliki kedudukan setara dengan pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan LJK Aset Kripto.
(12) Pihak utama LJK Aset Kripto bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terbukti bahwa pihak utama melakukan tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap LJK Aset Kripto.
(13) LJK Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Setiap Orang atau hanya pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai LJK Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 221B
(1) LJK Aset Kripto dan pihak terafiliasi wajib menjaga kerahasiaan rekening, transaksi, dan/atau konsumen aset kripto.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan rekening, transaksi, dan/atau informasi konsumen aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 221C
(1) Dalam melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset kripto, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
a. menetapkan perizinan bagi LJK Aset Kripto, penunjang penyelenggaraan kegiatan aset kripto, atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan aset kripto; dan
b. menetapkan kebijakan pengaturan dan pengawasan tertentu mengenai penyelenggaraan kegiatan aset kripto.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 221D
(1) LJK Aset Kripto dan/atau Setiap Orang yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan aset kripto dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung:
a. mengelabui pihak lain dengan cara apa pun sehingga pihak lain menggunakan jasanya, menyerahkan dana, membeli, menjual, mengalihkan, atau menahan produk dan/atau layanan dari LJK Aset Kripto, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain;
b. membuat pernyataan, pemberitahuan, dan/atau pengumuman dalam bentuk apa pun secara tidak benar, atau tidak membuat pernyataan, pemberitahuan, dan/atau pengumuman yang bersifat penting dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain secara tidak sah, menghindarkan kerugian untuk diri sendiri dan/atau pihak lain secara tidak sah, memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, menyerahkan, dan/atau menahan produk dan/atau layanan LJK Aset Kripto secara tidak sah, dan/atau memengaruhi pihak lain untuk menggunakan jasanya secara tidak sah;
c. membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga aset kripto apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
d. melakukan tindakan yang mengakibatkan adanya gambaran semu atau tindakan yang menyesatkan dalam kegiatan LJK Aset Kripto;
e. melakukan transaksi baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, yang menciptakan harga produk dan/atau layanan LJK Aset Kripto menjadi naik, turun, atau tetap, yang semu, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain;
f. melakukan transaksi berdasarkan informasi orang dalam secara melawan hukum; dan
g. melakukan kegiatan sebagai orang dalam yang memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, menyerahkan, dan/atau menahan produk dan/atau layanan LJK Aset Kripto dan/atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang dapat menggunakan informasi orang dalam tersebut untuk menjual, membeli, menahan, atau menyerahkan produk dan/atau layanan LJK Aset Kripto.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berlaku bagi Setiap Orang yang memperoleh informasi orang dalam dan sepatutnya mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi orang dalam.
(3) LJK Aset Kripto, penunjang penyelenggaraan kegiatan aset kripto, pendukung kegiatan penawaran aset kripto, persekutuan perdata, dan/atau pihak lain dalam kegiatan penawaran aset kripto dilarang untuk memberikan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar atau palsu dalam kegiatan penawaran aset kripto.
Pasal 221E
Dalam rangka Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3) huruf e, Otoritas Jasa Keuangan, dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, berwenang untuk melakukan pembekuan dan/atau pemblokiran atas penyelenggaraan transaksi dan/atau perdagangan aset kripto oleh pihak asing atau dalam negeri di wilayah Republik Indonesia dan/atau kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 221F
Ketentuan mengenai LJK Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221A, Pasal 221B, Pasal 221C, Pasal 221D, dan Pasal 221E berlaku secara mutatis mutandis terhadap LJK AKD selain Aset Kripto.
96. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 247
(1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pemerintah membentuk satuan tugas yang bertugas mencegah dan menangani:
a. kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan; dan/atau
b. kegiatan usaha berizin namun terdapat indikasi melanggar mekanisme penagihan, melakukan penyalahgunaan data, dan/atau melanggar Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada:
a. kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;
b. penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas atau utang/sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat;
c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan/atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan; dan
d. Usaha Jasa Pembiayaan termasuk kegiatan usaha pemberian pinjaman oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan tugas bertugas mencegah dan menangani pemanfaatan ITSK untuk kegiatan yang terindikasi perjudian.
(4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas otoritas sektor keuangan, otoritas pelaporan dan analisis transaksi keuangan, kementerian/lembaga terkait, dan aparat penegak hukum.
(5) Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
(6) Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
97. Di antara Bab XVIII dan Bab XIX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XVIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XVIIIA
PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL INDONESIA
98. Di antara Pasal 248 dan Pasal 249 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 248A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 248A
(1) Dalam rangka mewujudkan visi nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mendorong pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif terhadap sektor keuangan, Pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia.
(2) Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu yang mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, dan/atau menyesuaikan dengan prinsip dan/atau standar internasional.
(3) Pemerintah dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih Pusat Finansial Internasional Indonesia.
(4) Kegiatan usaha pada Pusat Finansial Internasional Indonesia mencakup kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, dan kegiatan usaha sektor lainnya.
(5) Pusat Finansial Internasional Indonesia dikelola oleh dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
(6) Dalam rangka mencapai tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha pada Pusat Finansial Internasional Indonesia diterapkan perlakuan perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas perpajakan khusus dan fasilitas khusus lainnya.
(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
99. Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 250
(1) Dalam hal terjadi piutang macet, perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(2) Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(3) Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
(4) Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah melakukan dokumentasi dan pencatatan dengan baik mengenai proses penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang macet.
(5) Dokumentasi dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan dilakukan.
(6) Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah melakukan pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(7) Pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
100. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 251
(1) Kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
(3) Direksi dan dewan komisaris dalam melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
101. Ketentuan Pasal 16C pada angka 3 dalam Pasal 276 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16C
(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
a. tingkat kesehatan;
b. tingkat likuiditas; dan/atau
c. tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko.
(2) Penetapan Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan dan Bank mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana kepada Bank setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permohonan Bank.
(4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (5).
(5) Dalam hal Bank menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.
(6) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan:
a. Bank Umum wajib menerapkan:
b. Otoritas Jasa Keuangan memastikan pelaksanaan rencana aksi pemulihan Bank umum atau langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
c. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan:
(7) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank dalam penyehatan untuk:
a. menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material; dan
b. mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
(8) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. memerintahkan Bank untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan kewajiban Bank kepada pihak lain;
b. memerintahkan Bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
c. membatasi kegiatan usaha tertentu Bank; dan/atau
d. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Bank.
(9) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan.
(10) Ketentuan mengenai pemenuhan tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
102. Ketentuan Pasal 20B pada angka 13 dalam Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20B
(1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.
(2) Penempatan dana pada Bank Sistemik dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permintaan Bank.
(3) Penempatan dana pada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. secara langsung; dan/atau
b. secara tidak langsung melalui penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap penempatan dana oleh suatu Bank Sistemik pada Bank lain yang mengalami permasalahan likuiditas.
(4) Bank Sistemik yang dapat menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia.
(5) Dalam rangka penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
(6) Total periode penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun termasuk perpanjangannya.
(7) Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan tambahan atas periode penempatan dana berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembahasan melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
(8) Bank Sistemik dan/atau PSP Bank Sistemik harus memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
103. Di antara BAB XXII dan BAB XXIII disisipkan 2 (dua) bab dan 15 (lima belas) pasal, yakni BAB XXIIA dan BAB XXIIB serta Pasal 278A, Pasal 278B, Pasal 278C, Pasal 278D, Pasal 278E, Pasal 278F, Pasal 278G, Pasal 278H, Pasal 278I, Pasal 278J, Pasal 278K, Pasal 278L, Pasal 278M, Pasal 278N, dan Pasal 278O sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XXIIA
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Bagian Kesatu
Penyelidikan
Pasal 278A
(1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;
b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan
c. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan wewenang dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyidik.
Pasal 278B
Ketentuan mengenai pelaksanaan penyelidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278A dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 278C
(1) Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan terdiri atas:
a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyidik tindak pidana di sektor Jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
c. pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang telah diangkat sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan penugasan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(6) Pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk dapat diangkat sebagai penyidik wajib memenuhi persyaratan diatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
(7) Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan sebagai penyidik Otoritas Jasa Keuangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(8) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, kualifikasi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
(9) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar pertimbangan dan peraturan yang berlaku pada kementerian/lembaga asal penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
(10) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab:
a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan:
f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani;
h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
i. memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;
k. meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
n. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
(11) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang memperoleh keterangan dari Bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal pada Bank.
(12) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(13) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik Otoritas Jasa Keuangan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(14) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan dimulainya penyidikan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum.
(15) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
Pasal 278D
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278C ayat (3) huruf b menyerahkan berkas perkara melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
(2) Penuntut umum wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 278E
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait.
BAB XXIIB
PENYELESAIAN PERKARA DI SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 278F
(1) Penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap:
a. penyelidikan;
b. penyidikan;
c. penuntutan; atau
d. pemeriksaan di sidang pengadilan.
(2) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada seluruh tindak pidana di sektor jasa keuangan setelah dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan.
(3) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.
Pasal 278G
Dalam hal penyidik Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278F ayat (1) huruf a dan huruf b, penyidik Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 278H
Penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Bagian Kedua
Penyelesaian Perkara di Sektor Jasa Keuangan Melalui Keadilan Restoratif
Paragraf 1
Tahap Penyelidikan
Pasal 278I
(1) Penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyelidikan atas perintah penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.
(2) Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
(3) Pada tahap penyelidikan, penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan melalui:
a. permohonan yang diajukan oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana atau keluarganya, dan/atau korban tindak pidana atau keluarganya; atau
b. penawaran dari penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, kepada korban atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana.
(4) Penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan atau penawaran penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, serta menghitung nilai kerugian atas dugaan tindak pidana.
(5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan mempertimbangkan minimal:
a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas dugaan tindak pidana; dan
c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat.
(6) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dilakukan melalui kesepakatan antara pihak yang diduga melakukan tindak pidana atau keluarganya dengan korban tindak pidana atau keluarganya yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana, korban, dan penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan.
(7) Dalam hal tercapai kesepakatan untuk penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pihak yang diduga melakukan tindak pidana atau keluarganya wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi.
(8) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hak dari pihak yang dirugikan.
(9) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan atau keluarganya, penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan menghentikan penyelidikan dan menerbitkan surat penghentian penyelidikan atas perintah penyidik di sektor jasa keuangan.
(10) Surat penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh penyelidik Otoritas Jasa Keuangan kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(11) Surat penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(12) Dalam hal:
a. penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak menyetujui permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atas dugaan tindak pidana; atau
b. pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atas dugaan tindak pidana tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang melanjutkan proses penyelidikan.
Pasal 278J
(1) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278I ayat (8), pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dikenai tindakan administratif berupa pemberian sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan;
g. pencabutan izin usaha; dan/atau
h. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 278K
(1) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atas dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal pada tahap penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atas perintah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278F ayat (2) di bidang Pasar Modal, penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempertimbangkan minimal:
a. nilai transaksi dari tindak pidana atau dampak tindak pidana;
b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan; dan
d. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat.
Paragraf 2
Tahap Penyidikan
Pasal 278L
(1) Dalam hal penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan memutuskan suatu peristiwa merupakan tindak pidana, penyidik melakukan penyidikan.
(2) Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.
(3) Pada tahap penyidikan, penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan melalui:
a. permohonan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya, dan/atau korban atau keluarganya; atau
b. penawaran dari penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada korban atau tersangka.
(4) Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menghitung nilai kerugian atas tindak pidana.
(5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dan perhitungan nilai kerugian atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan mempertimbangkan minimal:
a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas dugaan tindak pidana; dan
c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat.
(6) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan dilakukan melalui kesepakatan antara tersangka atau keluarganya dengan korban tindak pidana atau keluarganya yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan.
(7) Dalam hal tercapai kesepakatan untuk penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersangka atau keluarganya wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi.
(8) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hak dari pihak yang dirugikan.
(9) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dipenuhi seluruhnya oleh tersangka atau keluarganya, penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan menghentikan penyidikan dan menerbitkan surat penghentian penyidikan.
(10) Surat penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(11) Surat penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(12) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang melanjutkan proses penyidikan.
Paragraf 3
Tahap Penuntutan
Pasal 278M
(1) Pada tahap penuntutan, penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan melalui:
a. permohonan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya, dan/atau korban atau keluarganya; atau
b. penawaran dari penuntut umum kepada korban atau tersangka.
(2) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap Penuntutan dilakukan melalui kesepakatan antara tersangka atau keluarganya dengan korban tindak pidana atau keluarganya yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penuntut umum.
(3) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersangka atau keluarganya wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi.
(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hak dari pihak yang dirugikan.
(5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh tersangka dan penuntut umum.
(6) Berdasarkan surat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.
(7) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan wajib disampaikan penuntut umum kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(8) Dalam hal perkara berasal dari penyidik Otoritas Jasa Keuangan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan pengadilan disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(9) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penuntut umum berwenang melanjutkan proses penuntutan.
Paragraf 4
Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 278N
(1) Dalam hal penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278I sampai dengan Pasal 278M tidak dapat dilakukan, penerapan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui Putusan Pengadilan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan.
(2) Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan melalui:
a. permohonan yang diajukan oleh terdakwa atau keluarganya, dan/atau korban atau keluarganya; atau
b. penawaran dari hakim kepada korban atau terdakwa.
Pasal 278O
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278F sampai dengan Pasal 278N diatur dalam Peraturan Pemerintah.
104. Di antara Pasal 304 dan Pasal 305 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 304A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 304A
(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha sebagai LJK Aset Kripto dan/atau LJK AKD selain Aset Kripto tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221A ayat (2) dan Pasal 221F dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
(2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 221A ayat (8) dan Pasal 221F dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
(3) LJK Aset Kripto dan pihak terafiliasi dan/atau LJK AKD selain Aset Kripto dan pihak terafiliasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 221B dan Pasal 221F dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
(4) LJK Aset Kripto, LJK AKD selain Aset Kripto, dan/atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 221D dan Pasal 221F dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
a. Pasal 20A ayat (1) huruf a pada angka 8 dalam Pasal 7;
b. Pasal 22A ayat (2) huruf a dan Pasal 22A ayat (3) pada angka 9 dalam Pasal 7;
c. Pasal 24A pada angka 10 dalam Pasal 7;
d. Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (1) huruf e, Pasal 26 ayat (1) huruf f pada angka 12 dalam Pasal 7;
e. Pasal 27 pada angka 13 dalam Pasal 7;
f. Pasal 28 pada angka 14 dalam Pasal 7;
g. Pasal 29 pada angka 15 dalam Pasal 7; dan
h. Pasal 30 pada angka 16 dalam Pasal 7,
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2030.
a. satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan
b. satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugas sampai dengan dibentuknya satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247.
a. bursa mineral dan komoditas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132A dibentuk dan beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2027;
b. tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan transaksi pada bursa mineral dan komoditas strategis dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2027;
c. penahapan peralihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan transaksi pada bursa mineral dan komoditas strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR dan harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
d. Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i pada angka 32 dalam Pasal 8 ditetapkan dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Ketua Dewan Audit yang masih menjabat dinyatakan berhenti dengan diangkatnya Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf I pada angka 32 dalam Pasal 8.
a. penyelenggara perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, pemegang saham, PSP, dan pihak utamanya yang telah memperoleh persetujuan atau perizinan dari pihak yang berwenang sebelum peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memperoleh persetujuan atau perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan pasca beralihnya kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto, diakui sebagai LJK Aset Kripto dan LJK AKD selain Aset Kripto, pemegang saham, PSP dan pihak utamanya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
b. LJK Aset Kripto dan LJK AKD selain Aset Kripto yang telah mendapatkan izin usaha sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini; dan
c. bursa aset kripto dan bursa aset keuangan digital selain aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221A ayat (1) huruf b dan Pasal 221F wajib menyelenggarakan perdagangan dan mempertemukan penawaran jual dan beli aset kripto dan aset keuangan digital selain aset kripto pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan aset kripto dan aset keuangan digital selain aset kripto di antara mereka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRABOWO SUBIANTO
