Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak seolah tak pernah melakukan evaluasi soal mekanisme pemeriksaan terhadap wajib pajak. Buktinya, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan acapkali kalah dalam sengketa yang terjadi di Pengadilan Pajak. Celakanya, hasil putusan yang mengabulkan seluruhnya gugatan wajib pajak sepanjang tahun lalu mencapai angka tertinggi, yakni mencapai 7.399. Data Sekretariat Pengadilan Pajak mencatat, jumlah sengketa yang dimenangkan oleh wajib pajak...

Bisnis, JAKARTA — Setoran pajak dari aktivitas digital hingga 29 Februari 2024 tercatat senilai Rp22,17 triliun. Secara terperinci, penerimaan itu bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 539,72 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,82 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa...

Ancaman ‘gelombang tsunami’ terhadap aktivitas konsumsi masyarakat makin nyata. Pengatrolan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun depan dipastikan bakal menggerus konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin utama pendorong laju produk domestik bruto. Sekadar mengingatkan, kebijakan pajak terlebih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyasar aktivitas konsumsi barang dan jasa masyarakat bersifa distortif. Dengan kata lain, perilaku masyarakat yang dalam konteks...

Implementasi opsen pajak pada 5 Januari 2025 menghadapi tantangan yang tak bisa dibilang enteng. Banyaknya kursi kepala daerah yang diisi oleh penjabat melahirkan kecemasan lantaran adanya batasan kewenangan dan posisi yang kurang fleksibel dibandingkan dengan kepala daerah definitif hasil pemilihan langsung. Peringatan dari otoritas di level pusat itu bukannya tanpa alasan. Pasalnya, saat ini ada banyak daerah yang tengah menjalani...

Jalan pintas akhirnya ditempuh pemangku kebijakan untuk mendulang penerimaan. Penaikan tarif pajak, yang merupakan opsi instan bakal dieksekusi. Ini membuktikan pemerintah abai terhadap daya beli dan terkesan minim improvisasi. Celakanya, tarif yang akan dinaikkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan potret dari aktivitas konsumsi atas barang dan jasa masyarakat, yakni dari 11% menjadi 12%. Di sisi lain, kenaikan tarif...

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II melalui Juru Sita Pajak Negara (JSPN) yang tersebar di 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II melaksanakan upaya penegakan hukum berupa pemblokiran rekening massal. Pemblokiran tersebut dilakukan terhadap 120 rekening penunggak pajak dengan nilai tunggakan sebesar Rp 262 miliar yang dilakukan di...

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendirikan badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab soal penerimaan negara terus dimatangkan. Dalam perkembangan terbaru, diusulkan bahwa pimpinan pada badan tersebut masih berada di bawah Menteri Keuangan. Berdasarkan berkas usulan yang tengah dikaji oleh salah satu direktorat di Kementerian Keuangan, institusi yang rencananya bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) itu nantinya masih berada di...

Kendati pemenang pemilihan presiden belum diumumkan secara resmi, tetapi kasakkusuk soal reorganisai Kementerian Keuangan sudah menggelayuti lembaga tersebut. Salah satu isu yang disorot adalah perihal pembentukan badan khusus yang mengurusi penerimaan negara. Bahkan, sumber Bisnis di Kementerian Keuangan menyatakan, sudah ada instruksi untuk melakukan kajian pembentukan badan tersebut. Faktanya, pembentukan badan yang mengurusi penerimaan negara tersebut merupakan program seluruh pasangan...

Dua pekan lalu, salah seorang teman merasa sangat gusar. Dengan nada bicara yang sedikit lemas, salah satu aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan itu merasa ketakutan dengan rencana pendirian Badan Penerimaan Negara. Bahkan, tidak sedikit pegawai otoritas fiskal yang menanyakan peluang karier di institusi lain, baik lembaga negara maupun swasta. Pada intinya, penolakan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) sangat kuat....

Bisnis, JAKARTA — Sebanyak 35 yurisdiksi telah menerapkan ketentuan mengenai pajak minimum global alias global minimum tax. Sepintas, jumlah tersebut terkesan cukup banyak. Akan tetapi, dibandingkan dengan yurisdiksi yang menyepakati konsensus, angka itu masih sangat terbatas. Situasi ini menandai lambannya respons banyak negara untuk menerapkan skema yang masuk ke dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (Globe) yang diperjuangkan oleh...