LONDON. Protes keras atas pembayaran pajak Facebook Inc kepada Pemerintah Inggris yang sangat minim membuahkan hasil. Terhadap kegiatan operasional Facebook di Inggris tahun 2015, perusahaan itu membayar pajak dalam jumlah yang cukup besar.
Seperti dilaporkan kantor berita BBC, Minggu (9/10), perusahaan yang didirikan oleh Mark Zuckerberg tersebut membayar pajak sebesar £ 4,16 juta atau setara dengan Rp 66,95 miliar kepada pemerintah Inggris. Tahun sebelumnya, pajak yang dibayar Facebook hanya £ 4.327 atau setara Rp 69,64 juta.
Manajemen Facebook menyatakan hingga 30 Desember 2015, laba kena pajak perusahaan ini di Inggris berjumlah £ 20 juta. Sementara itu, nilai pendapatan Facebook di Inggris mencapai £ 210 juta.
"Kami bangga tahun lalu terus dapat mengembangkan bisnis di Inggris dan merekrut tenaga kerja di Inggris," tutur seorang jurubicara Facebook, seperti dikutip BBC.
Hingga akhir tahun 2015, Facebook setidaknya telah mempekerjakan sebanyak 1.000 tenaga kerja di Inggris. Dari jumlah itu, porsi terbesar bekerja sebagai agen pemasaran iklan.
Pemerintah Inggris memang cukup keras memberikan peringatan kepada Facebook terkait pembayaran pajak. Pekan lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May dihadapan Partai Konservatif menegaskan bahwa perusahaan multinasional tidak bisa seenaknya menganggap remeh ketentuan pajak dalam negeri Inggris. "Jika itu mereka lakukan, maka mereka tidak lagi bisa berbisnis di Inggris," ujar May seperti dikutip The Guardian.
Secara total, pendapatan global Facebook tahun 2015 tercatat sebesar US$ 18 miliar, naik 44% dari tahun sebelumnya. Adapun laba perusahaan media sosial asal Amerika Serikat (AS) ini tercatat sebanyak US$ 3,7 miliar.
Saat ini, banyak negara di dunia sedang mengejar pendapatan pajak dari raksasa online. Para pebisnis online ini mendapat manfaat yang besar dari pasar di suatu negara, tanpa memberikan kontribusi yang setimpal dalam bentuk pembayaran pajak.
Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang mengejar pendapatan pajak yang masuk akal dari Google Inc dan Facebook. Pemerintah Indonesia pun kini tak segan-segan bertindak tegas terhadap perusahaan multinasional tersebut.
