PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.04/2020
TENTANG
DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa ketentuan mengenai deklarasi inisiatif (voluntary declaration) dan pembayaran inisiatif (voluntary payment) atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat dalam penyampaian deklarasi inisiatif (voluntary declaration) dan kewajiban pembayaran inisiatif (voluntary payment), perlu memberikan pedoman dalam penyampaian deklarasi inisiatif (voluntary declaration) dan pembayaran inisiatif (voluntary payment) melalui penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment);
Mengingat :
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT).
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang.
Pemberitahuan Pabean Impor adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai, pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, atau pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) adalah pemberitahuan Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.
Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
Harga Futures adalah harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas.
Royalti dan Biaya Lisensi yang selanjutnya disebut Royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Proceeds adalah nilai setiap bagian dari pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang bersangkutan kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual.
Biaya Transportasi (Freight) adalah biaya transportasi barang impor ke tempat impor di daerah pabean, yaitu biaya transportasi yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan seperti B/L atau AWB atau dokumen perjanjian lainnya dari barang impor yang bersangkutan.
Biaya Asuransi (Insurance) adalah biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di daerah pabean yang pada umumnya dibuktikan oleh dokumen asuransi yang menyatakan untuk beberapa kali pengiriman barang, atau berlaku dalam periode tertentu.
Assist adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok oleh pembeli kepada penjual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) adalah pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi pada saat telah dapat ditentukan (settlement date) oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha, tempat penimbunan berikat, dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration).
Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) adalah pembayaran inisiatif oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI akibat perbedaan pembebanan tarif.
Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) adalah pembayaran inisiatif atas kelebihan jumlah barang impor saat importasi yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI.
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) adalah pembayaran inisiatif atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI akibat kesalahan tulis pada Pemberitahuan Pabean Impor.
Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
Pasal 2
(1)
Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.
(2)
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean ditambah dengan biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya dan/atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
BAB II DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3
(1)
Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration).
(2)
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)
Pasal 4
(1)
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap substansi sebagai berikut:
Harga Futures;
Royalti;
Proceeds;
Biaya Transportasi (Freight);
Biaya Asuransi (Insurance); dan/atau
Assist.
(2)
Harga Futures sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
harga penyelesaian (settlement price) baru dapat dipastikan pada suatu showtgl tertentu (settlement date) setelah showtgl pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor;
barang merupakan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas (futures market); dan
terdapat kesepakatan (kontrak tertulis) antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu.
(3)
Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
merupakan persyaratan penjualan yang dibuktikan melalui kontrak, perjanjian, atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya kewajiban membayar Royalti;
berkaitan dengan barang yang diimpor; dan
pada barang impor terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
(4)
Proceeds sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
merupakan nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor;
nilai dari bagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual; dan
merupakan persyaratan atas transaksi jual beli barang impor maupun tidak.
(5)
Biaya Transportasi (Freight) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
berkaitan dengan barang yang diimpor;
terdapat kontrak tertulis atau dokumen perjanjian lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya antara Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan penyedia jasa pengangkutan untuk jangka waktu tertentu; dan
Biaya Transportasi (Freight) didasarkan pada bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
(6)
Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
berkaitan dengan barang yang diimpor;
terdapat kontrak tertulis atau dokumen asuransi lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya antara Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan penyedia jasa asuransi untuk jangka waktu tertentu; dan
Biaya Asuransi (Insurance) didasarkan pada bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
(7)
Assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
berkaitan dengan barang yang diimpor;
terdapat kontrak tertulis atau dokumen lainnya terkait Assist yang dapat dibuktikan keabsahannya antara Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan penjual untuk jangka waktu tertentu; dan
didasarkan pada bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
Bagian Ketiga Tata Cara Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)
Pasal 5
(1)
Pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dapat dilakukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor berupa:
Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang asal luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean; atau
pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai.
(2)
Dalam hal Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasi substansi pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan pengusaha tempat penimbunan berikat melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dengan mengisi Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration).
(3)
Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen pelengkap pabean atas Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Bentuk Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan, contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1)
Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) untuk Harga Futures sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu:
barang yang diimpor dengan Harga Futures;
perkiraan Harga Futures; dan
showtgl penyelesaian (settlement date) Harga Futures.
(2)
Perkiraan Harga Futures sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3)
showtgl penyelesaian (settlement date) Harga Futures sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak showtgl pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
Pasal 7
(1)
Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), untuk Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dan/atau Assist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:
barang yang diimpor yang mengandung Royalti, Proceeds, dan/atau Assist;
perkiraan nilai Royalti, Proceeds, dan/atau Assist; dan
Perkiraan nilai Royalti, Proceeds, dan/atau Assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(3)
showtgl penyelesaian (settlement date) pembayaran Royalti, Proceeds, dan/atau Assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak, perjanjian atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya kewajiban membayar Royalti, Proceeds, dan/atau Assist, paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak showtgl pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
(4)
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) masih dapat dilakukan setelah showtgl penyelesaian (settlement date) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) yang pertama dilakukan, dalam hal berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat kewajiban pembayaran Royalti dan/atau Proceeds.
Pasal 8
(1)
Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), untuk Biaya Transportasi (Freight) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:
perkiraan nilai Biaya Transportasi (Freight) dan/atau Biaya Asuransi (Insurance); dan
Perkiraan nilai Biaya Transportasi (Freight) dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(3)
showtgl penyelesaian (settlement date) pembayaran Biaya Transportasi (Freight) berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penyedia jasa pengangkutan dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penyedia jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kontrak atau perjanjian, paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak showtgl pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
BAB III PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)
Bagian Kesatu Penghitungan Ulang Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI
Pasal 9
(1)
Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, menghitung ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI pada saat jatuh tempo showtgl penyelesaian (settlement date):
Harga Futures sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
pembayaran Royalti, Proceeds, dan/atau Assist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c; atau
pembayaran Biaya Transportasi (Freight) dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
(2)
Penghitungan ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan bukti atau dokumen yang diperoleh pada saat showtgl penyelesaian (settlement date) sesuai dengan klasifikasi, pembebanan dan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan showtgl pendaftaran.
(3)
Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI yang telah dibayar pada saat Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dikurangi dengan hasil penghitungan ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengetahui selisih kurang, selisih lebih, atau tidak ada selisih pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI.
Pasal 10
(1)
Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan selisih kurang, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI tersebut pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation).
(2)
Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan showtgl pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama.
(3)
Bentuk dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
(1)
Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan selisih lebih, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat mengajukan permohonan pengembalian atas selisih lebih pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan showtgl pendaftaran.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak showtgl penyelesaian (settlement date).
(3)
Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan tidak ada selisih, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, menyampaikan laporan disertai bukti atau dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan showtgl pendaftaran.
(4)
Dalam rangka pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean:
mengajukan permintaan untuk dilakukan penelitian ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang; atau
memberikan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian dalam rangka kepabeanan.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation)
Pasal 12
(1)
Atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat harus melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation).
(2)
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak showtgl penyelesaian (settlement date):
Harga Futures;
Royalti;
Proceeds;
Biaya Transportasi (Freight);
Biaya Asuransi (Insurance); dan/atau
Assist,
yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor.
(3)
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary P
